Sunday, June 26, 2016

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN PELAJAR MUSLIM BOLAANG MONGONDOW TIMUR (IPMB)

ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA

 






IKATAN PELAJAR MUSLIM BOLAANG MONGONDOW TIMUR
(IPMB)


ANGGARAN DASAR
IKATAN PELAJAR MUSLIM BOLAANG MONGONDOW TIMUR


MUQADDIMAH

Bismillahirrahmanirrahim
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, mengajak kepadayang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung” (Q.S. Ali ‘Imran [3]: 104)
“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam satu barisan (shaf) yang teratur, seolah-olah mereka seperti sebuah bangunan yang tersusun kokoh” (Q.S. asj-Shaff [6]: 4)
Era keterbukaan yang dilandaskan pada rasionalisasi dan modernisasi di segala aspek menghantarkan peradaban umat manusia pada tahapan kemajuan yang sulit terbendung yang semakin plural yang kemudian mengikis ruang nilai, tata etika dan norma. Kondisi ini membawa kemajuan pada sebagian bangsa dan kenestapaan pada sebagian besar bangsa yang lain. Indonesia dalam perjalanan sejarahnya masih tertinggal dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan kehidupnya. Ketimpangan di semua aspek kehidupan merupakan akibat dari rentan dan rapuhnya persaudaraan antar umat dan bangsa serta merosotnya akhlak dalam kehidupan nyata.
Umat Islam sebagai bagian terbesar dari bangsa Indonesia mempunyai tanggung jawab besar dalam membangun tatanan kehidupan yang bersendikan keadilan, menjunjung tinggi akhlak mulia, menghormati hak-hak warga dan kewajibannya, mendorong proses peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta menjamin keamanan dan keselamatan warga dalam suasana persaudaraan yang kokoh.
Atas dasar kesadaran akan tanggung jawab terhadap agama, negara, dan bangsa serta keyakinan akan kebenaran Islam sebagai sumber motivasi dan sekaligus solusi, maka kami selaku pelajar yang merupakan putra-putri Bolaang Mongondow Timur memiliki tekad untuk dapat berbuat dan memberikan sumbangsih kami baik secara pemikiran maupun perbuatan untuk kabupaten, bangsa, dan agama kami,
Didasarkan oleh semangat ibadah dan niat luhur mewujudkan cita-cita ‘izzul islam wal muslim -kejayaan islam dan umat islam - dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil sejahtera dalam ampunan Allah Swt serta dengan memohon petunjuk dan ridho-Nya, maka dengan ini kami sepakat untuk mendirikan Ikatan Pelajar Muslim Bolaang Mongondow Timur (IPMB).
Dalam rangka memberi landasan penyelenggaraan dan ketatalaksanaan keorganisasian, dengan ini Majelis Syura  Ikatan Pelajar Muslim Bolaang Mongondow Timur menyusun Anggaran Dasar sebagai berikut:


BAB I
NAMA, ASAS, KEDUDUKAN, DAN ATRIBUT

Pasal 1
(1)   Organisasi ini bernama IKATAN PELAJAR MUSLIM BOLAANG MONGONDOW TIMUR disingkat IPMB, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut IPMB.
(2)   IPMB didirikan di Buyat pada hari Rabu,  tanggal 01  Shafar 1434 H  bertepatan dengan dua belas Desember tahun dua ribu dua belas (12-12-2012)
.
Pasal 2
IPMB berasas Islam.

Pasal 3
(1)   Pusat IPMB berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
(2)   Pusat IPMB dapat dipindahkan dalam kondisi tertentu atas keputusan Mejelis Syura.
(3)   IPMB membentuk kepengurusan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
(4)   IPMB dapat membentuk perwakilan di luar wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 4
IPMB memiliki atribut berupa nama, lambang, bendera, mars, dan hymne.

BAB II
VISI DAN MISI

Pasal 5
Visi IPMB adalah terwujudnya generasi pelajar muslim Bolaang Mongondow Timur yang rabbani.

Pasal 6
Misi IPMB adalah mendidik pelajar muslim agar berwawasan luas, memahami Islam dengan baik, mempunyai pengetahuan dan faham tentang sosial-kemasyarakatan, memahami aspek manajemen dengan baik, dan mampu menjalankan semua urusan masyarakat.

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 7
(1)   Setiap muslim yang sedang atau pernah mengenyam pendidikan formal maupun non formal dapat menjadi anggota IPMB.
(2)   IPMB menyelenggarakan rekrutmen dan kaderisasi anggota.
(3)   Keanggotaan IPMB terdiri atas Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan.
(4)   Anggota Biasa terdiri atas :
       a.  Anggota Pendukung, yaitu :
            1)  Anggota Terdaftar, dan
            2)  Anggota Aktif.
       b.  Anggota Terbina, yaitu:
            1)  Anggota Pemula, dan
            2)  Anggota Muda.
       c.  Anggota Inti, yaitu :
            1)  Anggota Dewasa, dan
            2)  Anggota Purna.
(5)   Setiap orang perseorangan yang berjasa terhadap IPMB dan mengajukan permohonan kepada IPMB dapat diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Kehormatan.

Pasal 8
Rekrutmen dan kaderisasi Anggota dilaksanakan dengan system dan mekanisme sebagai berikut :
(1)   Setiap pelajar yang dengan sukarela mendaftarkan diri dan menyatakan persetujuannya terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPMB diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Pendukung;
(2)   Setiap Anggota Pendukung yang setia mengikuti kegiatan dan pelatihan yang diselenggarakan IPMB diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Terbina;
(3)   Setiap Anggota Terbina yang setia mengikuti pembinaan dan kaderisasi yang diselenggarakan IPMB diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Inti;

Pasal 9
(1)   Anggota diberhentikan keanggotaannya apabila :
       a.  meninggal dunia,
       b.  mengundurkan diri,
       c.  melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPMB, serta Peraturan IPMB lainnya.
(2)   Mekanisme pemberhentian Anggota diatur dengan ketentuan :
       a.  Anggota yang meninggal dunia, keanggotaannya berhenti dengan sendirinya.
       b.  Anggota yang mengundurkan diri atau tidak aktif, keanggotaannya diberhentikan dengan surat keputusan IPMB.
       c.  Anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPMB, serta Peraturan IPMB lainnya diberhentikan berdasarkan keputusan dari Majelis Syuro.

BAB IV
STRUKTUR IPMB

Pasal 10
Struktur organisasi IPMB terdiri atas:
(1)   Struktur organisasi IPMB  di tingkat pusat (Kabupaten), yaitu :
       a.  Majelis Syura
       b.  Dewan Pengurus Pusat
(2)  Struktur organisasi IPMB  di tingkat kecamatan ialah Dewan Pengurus Cabang
(3)  Struktur organisasi IPMB  di tingkat desa/kelurahan  ialah Dewan Pengurus Ranting

BAB V
MAJELIS SYURA

Pasal 11
Majelis Syura ialah lembaga tertinggi IPMB:
(1)   berfungsi sebagai lembaga “Ahlul Halli wal-Aqdi” (Majelis Permusyawaratan) IPMB; dipimpin oleh seorang Ketua;
(2)   mempunyai tugas :
a.  Memilih  dan menetapkan Ketua Majelis  Syura
b.  Menetapkan :
     1)  Falsafah Dasar Perjuangan IPMB;
     2)  Kebijakan Dasar IPMB;
     3)  Rencana Strategis IPMB.
c.  Menetapkan program kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja IPMB;
d.  Mengevaluasi Kinerja Dewan Pengurus Pusat.
(3)   mempunyai wewenang :
a.  menetapkan Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang Kaderisasi, dan Ketua Bidang Kewanitaan Dewan Pengurus Pusat;
b.  mengesahkan rancangan struktur dan kepengurusan IPMB di tingkat pusat (kabupaten);
c.  mengubah serta menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPMB;
d.  menerima pengunduran diri pimpinan dan/atau anggota  dari kepengurusan IPMB yang diangkat berdasarkan  Putusan Majelis Syura;
e.  menunjuk utusan  untuk mewakili IPMB yang akan ditempatkan pada suatu lembaga/organisasi.
(4)   masa khidmah Majelis Syura, yaitu 1 (satu) tahun.

BAB VI
DEWAN PENGURUS

Pasal 12
Dewan Pengurus :
(1)       a.          pada tingkat pusat (kabupaten) adalah Dewan Pengurus Pusat, dengan masa khidmah 1 (satu) tahun
       b.  pada tingkat kecamatan adalah Dewan Pengurus Cabang, dengan masa khidmah 1 (satu) tahun
       c.  pada tingkat desa/kelurahan adalah Dewan Pengurus Ranting, dengan masa khidmah 1 (satu) tahun
 (2)  Pengawasan, pengoordinasian, dan pertanggungjawaban sebagai berikut :
a.  Dewan Pengurus Pusat :
     1.  berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Majelis Syura,
     2.  bertanggungjawab kepada Majelis Syura,
b.  Dewan Pengurus Cabang :
     1.  berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Pusat,
     2.  bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Cabang,
c.  Dewan Pengurus Ranting :
     1.  berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Cabang,
     2.  bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Cabang melalui Musyawarah Ranting,
(3)  Tugas Dewan Pengurus Pusat :
a.  menyusun rencana program kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dewan Pengurus Pusat,
       b.  mengajukan rencana program kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dewan Pengurus Pusat kepada Majelis Syura,
       c.  menyelenggarakan rekrutmen dan kaderisasi,
       d.  membentuk Dewan Pengurus Cabang di setiap kecamatan,
       e.  menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 3 (tiga) bulan kepada Majelis Syura.
(4)  Wewenang Dewan Pengurus Pusat :
a.  melakukan pembentukan, pembekuan, dan pembubaran struktur IPMB dan/atau kepengurusan IPMB di tingkat kecamatan, atas persetujuan Majelis Syura,
b.  melakukan pembentukan, pembekuan, dan pembubaran struktur IPMB dan/atau kepengurusan IPMB di tingkat desa/kelurahan, atas persetujuan Majelis Syura dengan memperhatikan usul dan pertimbangan Dewan Pengurus Cabang,
       c.  menunjuk utusan untuk mewakili IPMB yang akan mengikuti kongres, seminar, atau kegiatan resmi lainnya baik yang diadakan di dalam maupun luar kabupaten.

BAB VII
MUSYAWARAH

Pasal 13
(1)   Musyawarah adalah prinsip pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh pengurus struktur organisasi IPMB dalam suatu forum resmi sesuai dengan lingkup wewenang masing-masing berlandaskan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kebersamaan, dan kemaslahatan.
(2)   Musyawarah dilaksanakan untuk mencapai mufakat, baik dengan aklamasi maupun melalui proses pemungutan suara.
(3)   Keputusan hasil musyawarah hanya dapat dibatalkan oleh penyelenggara musyawarah itu sendiri atau oleh struktur organisasi IPMB yang sekurang-kurangnya satu tingkat di atasnya.
(4)  Musyawarah berdasarkan jenjang pengambilan keputusan, yaitu :
a.  Musyawarah Majelis Syura,
b.  Musyawarah Besar,
c.  Musyawarah Cabang,
d.  Musyawarah Ranting, dan
b.  Rapat-rapat IPMB.
(5)   Hal-hal yang berkenaan dengan musyawarah IPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam pedoman IPMB.



BAB  VIII
PERATURAN IPMB DAN TATA URUT PERATURAN IPMB

Pasal 14
Peraturan IPMB adalah ketentuan resmi IPMB yang ditetapkan oleh organisasi IPMB dalam suatu forum musyawarah sesuai dengan lingkup kewenangannya yang mengikat struktur organisasi kepengurusan dan anggota IPMB.

Pasal 15
(1)       Tata Urut dan Kedudukan Peraturan IPMB sebagai berikut :
       1.  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
       2.  Putusan Majelis Syura,
       3.  Putusan Musyawarah Besar,
       4.  Putusan Musyawarah Dewan Pengurus Pusat,
       5.  Pedoman IPMB,
       6.  Panduan Dewan Pengurus Pusat
(2)        Hal-hal yang berkenaan dengan Peraturan IPMB dan Tata Urut Peraturan IPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Pedoman IPMB.

BAB  IX
KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 16
(1)       Keuangan IPMB berasal dari :
       a.  Iuran Anggota,
       b.  Hibah,
       c.  Sumbangan dari Anggota dan masyarakat,
       d.  Sumber lain yang halal dan sah serta tidak mengikat.
(2)   IPMB menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan.
(3)   Penyelenggaraan serta pengelolaan keuangan dan perbendaharaan IPMB diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

BAB  X
HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Pasal 17
(1)        IPMB melakukan hubungan resmi dengan lembaga-lembaga dalam dan luar kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara.
(2)   Ketua Majelis Syura dapat melakukan hubungan langsung dengan struktur maupun anggota IPMB.
(3)   Hubungan Dewan Pengurus Pusat dengan Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Ranting bersifat langsung.

BAB  XI
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 18
(1)        IPMB dapat memberi penghargaan kepada Anggota, Pengurus, atau struktur organisasi atas prestasi, jasa, dan/atau sikap perilaku displin berorganisasi.
(2)   IPMB dapat memberi penghargaan kepada instansi, lembaga, dan orang perseorangan yang berjasa luar biasa kepada bangsa, negara, daerah, dakwah Islam, dan/atau IPMB.
(3)   IPMB dapat menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif, pembebanan, pemberhentian sementara, penurunan jenjang Keanggotaan, dan pemberhentian dari kepengurusan dan/atau keanggotaan atas perbuatan Anggota yang melanggar aturan syariat dan /atau organisasi, menodai citra IPMB, atau perbuatan lain yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan-peraturan IPMB lainnya.
(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.
(5)   Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan penjatuhan sanksi diatur dengan Pedoman IPMB.

BAB XII
PENGGANTIAN KEPEMIMPINAN DALAM KONDISI KHUSUS

Pasal 19
Penggantian kepemimpinan dalam kondisi khusus ialah penggantian pejabat dalam suatu masa khidmah oleh struktur organisasi IPMB yang berwenang.
(1)   Dalam hal kepemimpinan pada kepengurusan IPMB di tingkat Pusat tidak dapat meneruskan amanahnya, Majelis Syura dapat menetapkan pejabat pengganti secara definitif, atau menunjuk pejabat sementara, atau menunjuk pejabat yang melaksanakan tugas.
(2)   Dalam hal kepemimpinan pada kepengurusan IPMB di tingkat kecamatan atau desa/kelurahan tidak dapat meneruskan amanahnya, IPMB dapat menunjuk pejabat sementara atau menunjuk pejabat yang melaksanakan tugas.
(3)   Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dalam Pedoman IPMB.

BAB  XIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20
(1)        Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dilakukan atas usul Dewan Pengurus Pusat atau anggota Majelis Syura.
(2)   Usul Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Anggota Majelis Syura.
(3)   Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan secara tertulis kepada Majelis Syura sekurang-kurangnya dengan mencantumkan bab, pasal, ayat, serta bagian-bagian yang diusulkan untuk diubah berikut alasannya dalam 1 (satu) naskah, dan harus ditandatangani oleh seluruh pengusul pada setiap lembar/halaman naskah tersebut.
(4)   Perubahan dan penetapan terhadap Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga IPMB hanya dapat dilakukan dalam sidang Musyawarah Majelis Syura.
(5)   Putusan diambil dengan persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Majelis Syura.

BAB  XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21
(1)        Segala peraturan, struktur organisasi, dan badan organisasi yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diadakan yang baru berdasarkan Anggaran Dasar ini.
(2)   Dalam hal pembentukan struktur dan/atau kepengurusan IPMB pada suatu kecamatan atau desa/kelurahan belum dapat dilakukan, maka Dewan Pengurus Pusat, atas persetujuan Majelis Syura, membentuk Perwakilan IPMB yang ketentuannya diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB  XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Dalam hal terdapat keadaan yang tidak memungkinkan salah satu dan/atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar ini, maka ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan arahan Majelis Syura.

Pasal 23
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24
Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Pelajar Bolaang Mongondow Timur ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Syura pada hari Ahad, tanggal 20 Ramadhan 1437H bertepatan dengan 26 Juni 2016M (Duapuluh Enam Juni Dua Ribu Enam Belas) di Buyat, dan dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.



MAJELIS SYURA
IKATAN PELAJAR MUSLIM BOLAANG MONGONDOW TIMUR



H. REZA PAHLEVI A., S.Si
KETUA


ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN PELAJAR MUSLIM BOLAANG MONGONDOW TIMUR



BAB  I
ATRIBUT IPMB

Pasal 1
(1)        Lambang IPMB sebagai berikut :





(2)   Tafsir lambang :
a. Kotak bersegi lima  melambangkan rukun islam.
b. Bulan sabit dan bintang berarti lambang kemenangan Islam, dimensi waktu, keindahan, kebahagiaan, pencerahan, dan kesinambungan sejarah.
c. Buku dan pena melambangkan ilmu pengetahuan sebagai asas peradaban.
d. Warna merah melambangkan keberanian menegakkan keadilan.
e. Warna hijau melambangkan keteduhan.         
f. Warna kuning emas melambangkan kecemerlangan, kegembiraan dan kejayaan.
(3)   Ketentuan tentang atribut IPMB, yaitu nama, lambang, bendera, mars, dan himne diatur lebih lanjut dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB  II
SASARAN DAN KEGIATAN

Pasal 2
Untuk mewujudkan tujuan IPMB, dirumuskan sasaran-sasaran pencapaiannya sebagaimana diamanatkan dalam Falsafah Dasar Perjuangan Organisasi, Kebijakan Dasar Organisasi, dan Rencana Strategis Organisasi.

Pasal 3
Sasaran atau target IPMB, antara lain :
(1)   Terselenggaranya pembinaan kepribadian insani atas dasar keseimbangan iman dan materi dalam upaya membentuk karakter pelajar dan peradaban manusia.
(2)   Terbinanya kualitas Anggota, baik dalam skala individu, keluarga, sekolah, maupun masyarakat.
(3)   Tersedianya Anggota sebagai kader-kader terbaik calon pemimpin bangsa.
(4)   Terbentuknya generasi pelajar yang lebih baik.



Pasal 4
Untuk mencapai sasaran, IPMB melakukan kegiatan, antara lain :
(1)   Mengokohkan struktur organisasi dan soliditas kepengurusan IPMB;
(2)   Menyelenggarakan pengkaderan, pendidikan, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Anggota;
(3)   Menyelenggarakan kajian sosial, ekonomi, pendidikan, dan kemasyarakatan baik secara akedemis maupun implementatif;
(4)   Memprioritaskan amal shaleh, kerja nyata, dan kemitraan;
(5)   Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, kesadaran beragama, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
(6)   Menghimpun jiwa dan menyatukan hati manusia di bawah naungan prinsip-prinsip kebenaran.

BAB  III
KEANGGOTAAN

Pasal 5
(1)        Setiap Anggota harus terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota IPMB.
(2)   Anggota Pendukung dan Anggota Terbina diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat.
(3)   Anggota Inti diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Syura.
(4)   Anggota Kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat, dengan persetujuan Majelis Syura.

Pasal 6
(1)        Setiap Anggota wajib mengikrarkan janji sebagai berikut :
       “Saya berjanji untuk senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur’an, As-Sunnah, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan Ikatan Pelajar Muslim Bolaang Mongondow Timur, serta setia kepada pimpinan IPMB”.
(2)   Setiap Anggota wajib mengikuti pembinaan, pendidikan, dan pelatihan keorganisasian, sesuai dengan jenjang Keanggotaan.
(3)   Setiap Anggota wajib taat dan berpegang teguh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan IPMB.
(4)   Setiap Anggota wajib melaksanakan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
(5)   Setiap Anggota harus terlibat aktif dalam kegiatan keorganisasian.
(6)   Setiap Anggota wajib menjalankan tugas yang diamanahkan oleh IPMB.

Pasal 7
Hak Anggota :
a.  memperoleh Kartu Tanda Anggota;
b.  memperoleh pembinaan;
c.  mempunyai hak bicara;
d.  mempunyai hak suara;
e.  dapat diajukan sebagai calon pengurus IPMB;
f.  mengemukakan pendapat serta usulan secara bebas dan terbuka, menyampaikan nasihat dan kritik, berkreasi, serta berinisiatif dalam berbagai bentuk, secara beradab dan sesuai tertib organisasi;
g.  membela diri, mendapat pendampingan serta pembelaan, dan/atau rehabilitasi;
h.  mendapat perlindungan dan pembelaan hukum dalam melaksanakan tugas keorganisasian.

Pasal 8
Hal-hal yang berkenaan dengan Keanggotaan IPMB, diatur lebih lanjut dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB  IV
MAJELIS SYURA

Pasal 9
(1)   Keanggotaan Majelis Syura terdiri atas :
a. Anggota Tetap, yaitu Anggota Majelis Syura yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Syura;
b.  Anggota Tidak Tetap, yaitu :
     1)  Anggota yang terpilih oleh Anggota Inti melalui proses penjaringan, penyaringan, dan penetapan oleh suatu panitia pemilihan raya; dan
     2)  Anggota yang terpilih oleh Anggota Majelis Syura dalam suatu Musyawarah Majelis Syura.
(2)   Syarat-syarat untuk menjadi Anggota Tidak Tetap sebagai berikut :
       a.  Anggota Purna dengan masa keanggotaan tidak kurang dari 6 (enam) bulan;
       b.  amanah, disiplin, professional, dan tanggung jawab;
       c.  menguasai, memahami, menaati, dan berpegang teguh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Putusan Majelis Syura, Putusan Musyawarah Besar, serta peraturan dan kebijakan IPMB;
       d.  mampu menunaikan kewajiban-kewajiban Anggota Majelis Syura;
       e.  tidak mendapatkan sanksi organisasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang menyebabkan dicabut haknya untuk dipilih;
       f.  berusia paling sedikit 17 (tujuh belas) tahun;
       g.  berwawasan keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan; serta
       h.  berpengalaman sebagai pengurus paling rendah pada struktur organisasi IPMB di tingkat kecamatan dan/atau organisasi dakwah yang sejalan dengan arah perjuangan IPMB.
(3)   Jumlah Anggota Majelis Syura paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 15 (lima belas) orang.
(4)   Anggota Majelis Syura wajib mengucapkan ikrar pada saat pelantikan dalam Musyawarah Majelis Syura.
Pasal 10
(1)   Pemilihan Ketua Majelis Syura diselenggarakan sesaat setelah pelantikan Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b sub 1).
(2)   Ketua Majelis Syura terpilih mengucapkan ikrar dalam Musyawarah Majelis Syura.
(3)   Anggota Majelis Syura mengucapkan ikrar kepada Ketua Majelis Syura terpilih.


Pasal 11
(1)   Musyawarah Majelis Syura menyelenggarakan pemilihan Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b sub 2) sesuai dengan kebutuhan.
(2)   Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud ayat (1) mengucapkan ikrar sebagai Anggota Majelis Syura dan kepada Ketua Majelis Syura.

Pasal 12
(1)   Setiap Anggota dapat dicalonkan menjadi Ketua Majelis Syura dengan persyaratan sebagai berikut :
a. Anggota Majelis Syura;
b.  Anggota Purna dengan masa keanggotaan tidak kurang dari 1 (satu) tahun;
c.  berusia paling sedikit 19 (sembilan belas) tahun;
d.  memiliki kemampuan kesehatan untuk mengemban beban tugas dan kewajiban yang diamanahkan.
(2)   Pengangkatan Ketua Majelis Syura ditetapkan melalui suatu surat keputusan pimpinan sidang Musyawarah Majelis Syura.
(3)   Tugas Ketua Majelis Syura :
       a. memimpin Majelis Syura;
       b.  menerima pengaduan dan/atau penjelasan dari Anggota Majelis Syura yang berkenaan dengan masalah yang didugakan kepada Anggota Majelis Syura yang bersangkutan;
       c.  menyampaikan Laporan Tahunan kepada Majelis Syura.

Pasal 13
(1)   Gugurnya Keanggotaan Majelis Syura, karena :
a. meninggal dunia;
b.  berhalangan tetap;
c.  mengundurkan diri;
d.  diberhentikan dengan Putusan Majelis Syura.
(2)   Anggota Majelis Syura diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena :
a. tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaannya, sebagaimana diatur  dalam pasal 9 ayat (2);
b.  tidak lagi memenuhi ketentuan selaku Ketua, sebagaimana diatur dalam pasal 12;
c.  sebab lain  yang diputuskan oleh Musyawarah Majelis Syura.
(3)   Pemberhentian seorang Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hanya dapat dilakukan setelah yang bersangkutan telah diberi nasihat oleh Ketua Majelis Syura atau pihak yang ditunjuk oleh Musyawarah Majelis Syura.
(4)   Dalam hal gugurnya keanggotaan seorang Anggota Majelis Syura, selain Anggota Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b, Majelis Syura :
       a.  memberhentikan Anggota yang bersangkutan dari jabatannya yang berkaitan langsung dengan status keanggotaannya di Majelis Syura;
       b.  menetapkan penggantinya, dengan ketentuan :
            1)  apabila yang bersangkutan adalah Anggota hasil pemilihan raya maka penggantinya ialah calon anggota dengan nomor urut perolehan suara terbanyak dibawahnya dari daerah pemilihan yang sama;
            2)  apabila yang bersangkutan adalah dari unsur Anggota terpilih oleh Musyawarah Majelis Syura maka Majelis Syura memilih penggantinya.
(5)   Anggota Majelis Syura pengganti dilantik menurut prosedur dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) dan pasal 10 ayat (3).

Pasal 14
(1)   Musyawarah Majelis Syura diselenggarakan dengan jadwal dan agenda  yang telah ditentukan oleh Musyawarah Majelis Syura sebelumnya.
(2)   Musyawarah Istimewa Majelis Syura dapat diselenggarakan atas dasar permintaan sekurang-kurangnya sepertiga Anggota Majelis Syura yang diajukan melalui Ketua Majelis Syura.
(3)   Dalam hal tertentu, Ketua Majelis Syura dapat mengusulkan perubahan  jadwal dan agenda atau menangguhkan pelaksanaan Musyawarah Majelis Syura sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(4)   Musyawarah Majelis Syura dapat mengundang narasumber yang diperlukan dengan status sebagai peserta peninjau.

Pasal 15
(1)   Musyawarah Majelis Syura dinyatakan quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari jumlah Anggota Majelis Syura.
(2)   Apabila jumlah peserta yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Musyawarah dapat diselenggarakan setelah ditunda paling lama 3 (tiga) jam.
(3)   Apabila jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah diselenggarakan dengan dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah Anggota Majelis Syura.
(4)   Undangan kepada Anggota Majelis Syura disertai jadwal dan agenda harus disampaikan 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan paling lambat 3 (tiga) hari untuk Musyawarah Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
(5)   Dalam hal ketentuan ayat (3) tidak terpenuhi, Musyawarah diundur paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan berapa pun jumlah Anggota yang hadir.

Pasal 16
(1)   Musyawarah dipimpin oleh Ketua Majelis Syura.
(2)   Pengambilan Putusan Majelis Syura dilaksanakan secara ijmak (aklamasi).
(3)   Jika ijmak tidak tercapai, pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara.
(4)   Jika hasil pemungutan suara diperoleh jumlah suara yang sama, pemungutan suara diulangi untuk 1 (satu) kali.
(5)   Jika pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menghasilkan jumlah suara yang sama, maka yang ditetapkan sebagai Putusan adalah jumlah suara di mana Ketua Majelis Syura memberikan hak suaranya.
(6)   Dalam hal Majelis Syura telah berakhir masa khidmahnya, sedangkan Majelis Syura yang baru belum terbentuk, maka Majelis Syura tetap berhak mengambil Putusan, kecuali menetapkan Ketua Majelis Syura, mengubah Anggaran Dasar, mengubah Anggaran Rumah Tangga, mengangkat Anggota Tidak Tetap baru atau pengganti, serta memberhentikan Anggota.

Pasal 17
Hal-hal yang berkenaan dengan Majelis Syura diatur lebih lanjut dalam Putusan Majelis Syura.

BAB  V
DEWAN PENGURUS PUSAT

Pasal 18
(1)   Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum IPMB.
(2)   Ketua Umum IPMB berhak bertindak untuk dan atas nama IPMB, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(3)   Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas :
a. Ketua Umum,
b.  Sekretaris,
c.  Bendahara,
d.  Bidang.

Pasal 19
(1)   Persyaratan khusus:
a. untuk jabatan Ketua Umum, Sekretaris, dan Bendahara sekurang-kurangnya Anggota Muda;
b.  untuk jabatan Ketua Bidang sekurang-kurangnya Anggota Pemula;
c.  untuk jabatan-jabatan lainnya sekurang-kurangnya Anggota Aktif.
 (2)  Persyaratan umum:
a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi IPMB di tingkat pusat atau cabang;
b.  bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
c.  memiliki wawasan sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
d.  memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan manajemen;
e.  memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Pusat;
f.  menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 20
Tugas struktural Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut :
a.  melaksanakan Keputusan Musyawarah Besar dan Putusan Majelis Syura;
b.  membentuk dan menetapkan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang;
c.  menarik dan mengelola Iuran Anggota;
d.  menerima dan mengelola hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, sah, dan tidak mengikat;
e.  menyampaikan laporan perbendaharaan dan keuangan IPMB serta evaluasi secara berkala kepada Ketua Majelis Syura;

Pasal 21
Tugas konsepsional Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut :
a.  menetapkan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
b.  menetapkan produk-produk konsepsional untuk tugas-tugas internal dan struktur organisasi IPMB di bawahnya;
c.  menyelenggarakan sosialisasi Peraturan IPMB.

Pasal 22
Tugas manajerial Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut :
a.  membentuk Dewan Pengurus Cabang;
b.  memimpin dan mengawasi struktur organisasi IPMB di bawahnya;
c.  membentuk dan mengoordinasikan lembaga-lembaga pendukung IPMB;
d.  mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pengurus Cabang;
e.  merancang menetapkan, dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota.

Pasal 23
Tugas operasional Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut :
a.  menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi IPMB;
b.  melaksanakan rekrutmen, kaderisasi, pendidikan, dan pelatihan Anggota;
c.  atas persetujuan Majelis Syura melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Pengurus Cabang sejauh struktur organisasi dan kepengurusan IPMB di tingkat kecamatan tersebut belum terbentuk atau tidak efektif.


Pasal 24
Ketentuan yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengurus Pusat lebih lanjut diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB  VI
STRUKTUR ORGANISASI IPMB
PADA LINGKUP TINGKAT KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

Dewan Pengurus Cabang
Pasal 25
(1)   Dewan Pengurus Cabang adalah struktur organisasi IPMB di tingkat kecamatan.
(2)   Dewan Pengurus Cabang berkedudukan di ibukota kecamatan.
(3)   Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri atas :
a. Ketua,
b.  Sekretaris, dan
b.  Bendahara, dan
c.  Bidang Kaderisasi.

Pasal 26
(1)   Persyaratan khusus:
a. untuk jabatan Ketua sekurang-kurangnya Anggota Pemula;
b.  untuk jabatan Sekretaris dan Bendahara sekurang-kurangnya Anggota Aktif.
(2)   Persyaratan umum:
a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi IPMB sekurang-kurangnya sebagai Dewan Pengurus Ranting;
b.  bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
c.  memiliki wawasan sosial, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
d.  memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Cabang;
e.  menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Cabang.
(3)   Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang membuat rancangan struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 27
Tugas Dewan Pengurus Cabang sebagai berikut :
a.  melaksanakan kebijakan IPMB sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Cabang;
b.  menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Cabang beserta struktur organisasi IPMB di bawahnya yang selanjutnya diajukan kepada Dewan Pengurus Pusat;
c.  mengajukan rancangan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting kepada Dewan Pengurus Daerah;
d.  membentuk dan menetapkan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting, atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat;
e.  menarik Iuran Anggota sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
f.  menerima hibah dan sumbangan sukarela yang halal, legal, dan tidak mengikat;
g.  mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi IPMB;
h.  melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi;
i.   menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi struktur organisasi, kepengurusan, dan pelaksanaan program Dewan Pengurus Ranting;
j.   menyampaikan laporan kerja dan kinerja, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Pengurus Pusat;
k.  melaksanakan Musyawarah Cabang atas perintah Dewan Pengurus Pusat; dan
l.   menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Cabang.


Dewan Pengurus Ranting
Pasal 25
(1)   Dewan Pengurus Ranting adalah struktur organisasi IPMB di tingkat kelurahan/desa.
(2)   Kepengurusan Dewan Pengurus Ranting sekurang-kurangnya terdiri atas :
a. Ketua,
b.  Sekretaris, dan
c.  Bendahara.

Pasal 26
(1)   Persyaratan khusus:
a. untuk jabatan Ketua sekurang-kurangnya Anggota Pemula;
 (2)  Persyaratan umum:
a. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
b.  memiliki wawasan sosial, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
c.  memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Ranting;
d.  menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Ranting.
(3)   Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Ranting membuat rancangan struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 27
Tugas Dewan Pengurus Ranting sebagai berikut :
a.  melaksanakan kebijakan IPMB sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Ranting;
b.  menyusun rencana program dan anggaran Dewan Pengurus Ranting dan selanjutnya diajukan kepada Dewan Pengurus Cabang;
c.  menerima hibah dan sumbangan sukarela yang halal, legal, dan tidak mengikat;
d.  melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi;
e.  menyampaikan laporan kerja dan kinerja, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran setiap 3 (tiga) bulan kepada Dewan Pengurus Cabang;
f.  melaksanakan Musyawarah Ranting atas perintah Dewan Pengurus Cabang; dan
g.  menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Cabang melalui Musyawarah Ranting.

BAB  VII
PERWAKILAN IPMB DI LUAR KABUPATEN

Pasal 28
(1)   Dewan Pengurus Pusat, dengan persetujuan Majelis Syura, dapat membentuk perwakilan IPMB di suatu daerah atas permintaan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Pelajar asal, atau sedang, atau pernah belajar di Bolaang Mongondow Timur yang sedang berdomisili di daerah tersebut.
(2)   Pembentukan perwakilan IPMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
(3)   Ketentuan tentang perwakilan IPMB di luar kabupaten diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB  VIII
MUSYAWARAH IPMB

Pasal 29
(1)   Musyawarah IPMB sesuai dengan tingkatannya adalah sebagai berikut:
       a.  Musyawarah Majelis Syura merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi IPMB;
       b.  Musyawarah Besar adalah Musyawarah Majelis Syura yang diperluas, dengan ketentuan :
            1)  Dilaksanakan oleh Majelis Syura setiap 1 (satu) tahun sekali;
            2)  Peserta terdiri atas :
                 a)  Anggota Majelis Syura;
                 b)  unsur Dewan Pengurus Pusat;
                 c)  unsur Dewan Pengurus Cabang;
                 c)  unsur Dewan Pengurus Ranting.
            3)  ruang lingkup agenda Musyawarah Besar antara lain Falsafah Dasar Perjuangan, Platform Kebijakan Pembangunan, Rencana Strategis, dan Arah Kebijakan IPMB;
            4)  ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Musyawarah Besar diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Besar yang diputuskan oleh Majelis Syura;
       c.  Musyawarah Cabang adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Cabang setiap 1 (satu) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Pusat;
       d.  Musyawarah Ranting adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kelurahan/desa yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Ranting setiap 1 (satu) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Cabang.
(2)   Selain jenis-jenis musyawarah di atas, IPMB dapat menyelenggarakan rapat kerja, rapat koordinasi, dan rapat-rapat resmi lainnya.
(3)   Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d serta ayat (2) diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB  IX
HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Pasal 30
(1)   IPMB menyelenggarakan hubungan keorganisasian, baik secara formal maupun non-formal.
(2)   IPMB dapat melakukan aliansi dengan organisasi lain.
(3)   Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan hubungan keorganisasian atas kewenangan Dewan Pengurus Pusat dan struktur IPMB di bawahnya diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.





BAB  X
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 31
(1)   Dalam hal persyaratan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Ranting serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, maka pembentukan struktur dan pengangkatan Anggota dari jenjang Keanggotaan di bawahnya dimungkinkan diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.
(2)   Dalam hal Dewan Pengurus Cabang belum terbentuk, maka segala hal yang berkenaan dengan wewenang, tugas, dan fungsinya dilaksanakan langsung oleh Dewan Pengurus Pusat.
(3)   Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB  X
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 32
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga diatur lebih lanjut dengan Peraturan IPMB sesuai dengan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPMB.

Pasal 33
Perubahan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pelajar Bolaang Mongondow Timur ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Syura pada hari Ahad, tanggal 20 Ramadhan 1437 bertepatan dengan 26 Juni 2016 (Duapuluh Enam Juni Dua Ribu Enam Belas) di Buyat, dan dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.



MAJELIS SYURA
IKATAN PELAJAR MUSLIM BOLAANG MONGONDOW TIMUR



H. REZA PAHLEVI A., S.Si
KETUA



Syarat Kenaikan Jenjang Anggota

A. Anggota Pemula dapat dinaikkan jenjang keanggotaannya ke Anggota Muda, jika memenuhi syarat-syarat berikut :
1)        Masa tarbiyah minimal 6 bulan
2)        Kehadiran dalam liqo minimal 75% selama 3 bulan terakhir
3)        Tidak berhubungan dengan jin : tidak mempelajari ilmu sihir, klenik, kanuragan, serta tidak iseng main jalangkung & sejenisnya.
4)        Tidak meminta tolong kepada orang yang berlindung kepada jin : tidak meminta tolong kepada dukun/’org pintar’ yg berlindung kepada jin.
5)        Tidak meramal nasib dengan melihat telapak tangan : tidak percaya zodiak, ramalan ’orang pintar’, dsb.
6)        Tidak menghadiri majelis dukun dan peramal : tidak iseng/coba-coba mendatangi praktek dukun dan peramal.
7)        Tidak meminta berkah dengan mengusap-usap kuburan : Tidak mendatangi kuburan/ziarah makam dengan niat minta berkah (bukan dalam rangka zikrul maut). Termasuk mengunjungi tempat-tempat keramat pembawa berkah, rezeki, jodoh, keselamatan, dsb.
8)        Tidak meminta tolong kepada orang yang telah dikubur (mati) : tidak menganggap keramat orang mati & minta perlindungannya.
9)        Tidak tasya'um (merasa sial karena melihat atau mendengar sesuatu) : mempercayai angka sial 13, mobil sering tabrakan dianggap pembawa sial, atau sebaliknya, mempercayai jimat pembawa keberkahan.
10)    Rutin melaksanakan shalat fardhu
11)    Berpuasa penuh di bulan Ramadhan (kecuali jika ada udzur syar’i)
12)    Bisa membaca/bebas buta huruf Al-Qur’an.
13)    Komitmen dengan tilawah Qur’an (minimal 1 juz per pekan)
14)    Hafal Surat At-Takasur s.d An Naas
15)    Selalu menutup aurat secara syar’i ketika di depan umum
16)    Tidak merokok, minum alkohol, dan mengkonsumsi narkoba
17)    Tidak pacaran
18)    Menjauhi musik jahiliyah
19)    Menjauhi judi dengan segala macamnya.
20)    Mengenal 10 sahabat yang dijamin masuk surga.
21)    Komitmen dengan olah raga 2 jam setiap pekan
22)    Melaksanakan hak kedua orang tua : menuruti segenap perintahnya selama batas kemampuan dan sesuai syariat, mendoakannya dalam setiap shalat fardhu, mengajaknya kepada Islam.

B. Anggota Muda dapat dinaikkan jenjang keanggotaannya ke Anggota Dewasa, jika memenuhi syarat-syarat berikut :
1)        Masa tarbiyah pada jenjang Anggota Muda minimal 6 bulan
2)        Kehadiran dalam liqo minimal 75% selama 4 bulan terakhir
3)        Tidak bersumpah dengan selain Allah swt atau tidak bersumpah atas nama Allah swt dengan main-main/bercanda.
4)        Mengikhlaskan amal untuk Allah swt : tidak membiasakan ”Jaim”/Jaga Image atau ”Jawib”/Jaga Wibawa yang berkonotasi riya’ atau isti’la; tidak suka obral menceritakan kebaikan dirinya; giat membantu kegiatan IPMB dengan kesadaran tanpa dipaksa & disuruh-suruh; tidak ”nge-laba”/cari perhatian akhwat (bagi ikhwan, & sebaliknya); tetap giat beribadah dikala sendirian.
5)        Mengimani rukun iman : hafal, faham, serta menghayati rukun iman dan konsekuensinya.
6)        Beriman kepada nikmat dan siksa kubur.
7)        Mensyukuri nikmat Allah swt saat mendapatkan nikmat.
8)        Menjadikan syetan sebagai musuh.
9)        Tidak mengikuti langkah-langkah syetan
10)    Menerima dan tunduk secara penuh kepada Allah swt dan tidak bertahkim kepada selain yang diturunkan-Nya : mengerti why become muslim; faham keunggulan syariat Islam; memahami fleksibilitas dan gambaran implementasinya; menghafal beberapa kisah-kisah moralitas Rasulullah & sahabat diimbangi dengan kisah-kisah kontemporer; mampu menepis keraguan-raguan, tuduhan dan kesalahpahaman terhadap Islam; meyakini kelayakan Islam sebagai way of life & rahmatan lil ’alamin.
11)    Bersemangat untuk shalat berjamaah
12)    Berpuasa sunnat minimal sehari dalam sebulan
13)    Bisa membaca Al-Qur’an dengan tajwid & makhraj yg benar.
14)    Komitmen dengan tilawah Qur’an (minimal 2 juz per pekan)
15)    Hafal Surat Adh Dhuha s.d An Naas
16)    Menjauhi dosa besar
17)    Memenuhi nadzar
18)    Menyebarluaskan salam
19)    Menahan anggota tubuh dari segala yang haram
20)    Dzikir pagi & sore minimal 1 x seminggu
21)    Tidak takabbur
22)    Tidak Imma'ah (asal ikut, tidak punya prinsip)
23)    Tidak dusta
24)    Tidak mencaci maki
25)    Tidak mengadu domba
26)    Tidak Ghibah
27)    Tidak menjadikan orang buruk sebagai sahabat : nggak nge-gank dengan orang-orang yang berakhlak buruk, kaum hura-hura, hedonis, dan sejenisnya; boleh sih bergaul bahkan berdakwah kepada mereka tapi jangan ikut-ikutan ya….
28)    Memenuhi janji
29)    Birrul Walidain : nggak boleh ngomong “Ah/Uh” & sejenisnya; menghormati dan mencintainya; mendoakan dalam setiap shalat fardhu; tidak membebani diluar kemampuannya; membantu tanpa diminta dalam batas kesanggupan.
30)    Memiliki ghirah (rasa cemburu) pada keluarganya : berusaha mengajak keluarganya kepada Islam; sedih bila diantara mereka belum berIslam dengan kaffah apalagi berlumur maksiat; ibunya, adik/kakak perempuannya diajak berjilbab; keluarganya minimal diajak mengerjakan perkara wajib: sholat fardhu, shoum ramadhan, dll
31)    Memiliki ghirah (rasa cemburu) pada agamanya : bangga menjadi muslim karena keunggulannya; marah bila Islam dihalangi; semangat berjuang bersama Islam; bersedia halaqoh di luar sekolah, dididik lebih lanjut, bergiliran dari rumah ke rumah.
32)    Menjauhi sumber penghasilan haram
33)    Menjauhi riba
34)    Menjauhi tindak penipuan
35)    Tidak menunda dalam melaksanakan hak orang lain : kalau jajan segera bayar/menghindari hutang. Uang sekolah yg diterima dari ortu segera dibayarkan ke sekolah
36)    Mengkaji marhalah Makkiyah dan menguasai karakteristinya
37)    Mengetahui fiqh Thaharah
38)    Mengetahui fiqh Shalat
39)    Mengetahui fiqh Puasa
40)    Menyadari adanya peperangan zionisme terhadap Islam
41)    Mengetahui ghazwul fikri
42)    Mengetahui organisasi-organisasi terselubung
43)    Mengetahui bahaya pembatasan kelahiran : mengetahui dampak negatif KB; tetap proporsional dalam perencanaan kelahiran, agar tetap melahirkan generasi yang sholeh dan kuat
44)    Berpartisipasi dalam kerja-kerja jama'i : Aktif dalam kegiatan IPMB/Rohis, atau on mission dalam OSIS, Remas, Karang Taruna, dakwah fardiyah, dsb.
45)    Tidak menerima suara-suara miring tentang kita
46)    Bersih badan : mandi minimal 1 x sehari
47)    Bersih pakaian : pakaian bersih telah dicuci dan seterika. Kalo sudah bau apalagi kerahnya udah coklat segera dicuci ya..
48)    Bersih tempat tinggal : kamar kita juga musti bersih, disapu dan dipel rutin
49)    Tidak menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga yang menentang Islam
    

C. Anggota Dewasa dapat dinaikkan jenjang keanggotaannya ke Anggota Purna, jika memenuhi syarat-syarat berikut :
1)     Masa tarbiyah pada jenjang Anggota Dewasa minimal 6 bulan
2)     Kehadiran dalam liqo minimal 75% selama 5 bulan terakhir
3)     Mendukung fikrah
4)     Menyebarluaskan fikrah
5)     Memiliki perhatian terhadap problematika umum kaum muslimin serta,
6)     Memenuhi muwashafat tarbiyah di bawah ini :
No

MUWASHOFAT

A
SALIMUL AQIDAH (aqidah yang lurus)
1.    Tidak mengkafirkan seorang muslim
2.    Tidak mendahulukan makhluq atas Khaliq
3.    Mengingkari orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah swt dan tidak   bergabung dalam majlis mereka
4.    Mengesakan Allah swt dalam Rububiyyah dan Uluhiyyah
5.    Tidak menyekutukan Allah swt, tidak dalam Asma-Nya, sifat-Nya, dan Af’al-Nya
6.    Mempelajari berbagai aliran yang membahas Asma’ dan sifat dan mengikuti madzhab salaf
7.    Mengetahui batasan-batasan berwala’ dan ber-baro’

B.
SHAHIHUL IBADAH (ibadah yang benar)
1.         Melakukakan Qiyamul-lail minimal satu kali dalam satu pekan
2.         Berpuasa sunnah minimal dua hari dalam satu bulan
3.         Sekali khatam Al-qur-an setiap 2 bulan
4.   Merutinkan shalat rawatib

C.
MATINUL KHULUQ (akhlak yang kokoh)
1.    Tidak ‘Inad (membangkang)
2.    Tidak banyak mengobrol
3.    Sedikit bercanda
4.    Tidak berbisik dengan sesuatu yang bathil
5.    Tidak Hiqd (menyimpan kemarahan)
6.    Tidak Hasad
7.    Memiliki rasa malu untuk berbuat kesalahan
8.    Menjalin hubungan baik dengan tetangga
9.    Tawadhu’ tanpa merendahkan diri
10. Pemberani

 D
QADIRUN ‘ALAL KASBI (bermatapencaharian)
1.    Bekerja dan berpenghasilan
2.         Mengutamakan produk umat Islam
3.         Tidak membelanjakan harta kepada non muslim
4.         Bersemangat untuk memperbaiki kualitas produk  dengan harga sesuai

E.
MUSTAQOFUL FIKR (wawasan yang luas)

1.    Hafal juz 30
2.         Membaca tafsir Al Qur’an juz 30 dan 29
3.         Mengaitkan antara Al Qur’an dan realita
4.         Menghafal separuh hadits dari Arba’in an Nawaiah
5.         Menghafalkan 20 hadits pilihan dari Riyadhush-Shalihin
6.         Mengkaji marhalah madaniyah dan menguasai karakteristiknya
7.         Mengenal sirah 20 syuhada’ dari kalangan sahabat
8.         Mengetahui fiqh zakat
9.         Mengetahui fiqh haji
10.       Membaca tujuh jam setiap pekan di luar spesialisasinya
11.       Mengetahui sisi-sisi syumuliyatul Islam

F.



QOWIYUL JISM (jasmani yang kuat)
A.        Mengikuti petunjuk kesehatan dalam makanan dan minuman
1.     Membersihkan peralatan makan dan minum
2.   Menjauhi makanan yang diawetkan dan mengkonsumsi minuman alami
3.     Mengatur waktu-waktu makan
4.     Mampu menyediakan makanan
B.         Mengikuti petunjuk kesehatan tentang tidur dan bangun tidur
1.     Tidur 6-8 jam dan bangun sebelum fajar
2.     Mengobati diri sendiri
3.     Tidak mempergunakan obat tanpa petunjuk


G.






MUJAHIDUN LINAFSIHI (memerangi hawa nafsu)
1.   Memerangi dorongan-dorongan nafsu
2.         Tidak berlebihan dalam mengkonsumsi yang mubah
3.         Selalu menyertakan niat jihad

4.         Menjadikan dirinya bersama orang baik


H.
MUNADHAM FI SYU’UNIHI (mengatur urusannya)
1.    Shalat sebagai penata waktunya

2.         Disiplin dalam bekerja

3.         Memberitahukan kepada murabbinya problematika yang muncul


I.
HARITSUN ‘ALA WAQTIHI (pandai menjaga waktu)
1.    Memperhatikan adab islam dalam berkunjung dan mempersingkat pemenuhan hajat


J.
NAFI’UN LIGHOIRIHI (bermanfaat bagi orang lain)

1.    Komitmen dengan adab Islam di dalam rumah

2.    Memberikan pelayanan umum karena Allah swt.

3.    Memberikan sesuatu dari yang dimiliki

4.    Mendorong orang lain berbuat baik

5.    Membantu yang membutuhkan

6.    Menolong yang terdzhalimi

7.    Berusaha memenuhi hajat orang lain

8.    Mendoakan yang bersin


luvne.com ayeey.com cicicookies.com mbepp.com kumpulanrumusnya.com.com tipscantiknya.com

0 comments:

Post a Comment