Thursday, August 29, 2019

Disintegrasi Bangsa dan Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara, Oleh: Riska Amali Mokodompit , Ketua Umum IPPM




Siapa pun dia, apa pun agama dan sukunya kita punya hak dan tanggungjawab yang sama menjaga keutuhan negeri ini. Kemerdekaan bangsa ini direbut dan di pertahankan dengan guyuran darah dan nyawa oleh para pahlawan bangsa ini. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah dan rasa tanggung jawab moril, kita berkewajiban menjaga dan mempertahankan keutuhan negeri ini. Ikut berpartisipasi demi kamajuan bangsa sudah menjadi kewajiban kita selaku anak kandung ibu pertiwi.

Miris kita melihat aksi rasisme yang kemudian dibalas dengan mengibarkan Bendera Bintang Gejora. Bendera OPM TERORIS ini pun tak malu di kibarkan di depan istana dengan dalih kebebasan berekspresi. Kita menolak segala bentuk rasisme. Tapi kita juga tidak menerima upaya disentegrasi bangsa terus di provokasi. “Istana adalah wibawa Negara. Negara tidak boleh kalah dengan selaga bentuk radikalisme.” Bukankah kata itu yang diucap dulu oleh petinggi Negara saat menyikapi bendera tauhid dikibarkan? Sayangnya saat ini pemerintah tidak bersikap sama seperti kala itu.

Kita pun dikagetkan dengan aksi protes rasisme yang berunjung rusuh di manokoari dan papua, gedung-gedung pemerintahan dibakar, aksi ini pun menelan korban dari personil TNI dan Polri. Lagu dan bendera Bintang Gejora bergema di seantero langit papua. Ini hanyalah gunung es yang muncul di permukaan. Ini juga seakan menjadi Bom Waktu yang telah di format kapan ia akan meledak dan menelan korban seperti Timur-Timor. 

Disisi lain pemerintah asik membahas rencana pemindahan Ibu kota negara yang terkesan terburu-buru. Kajian akademisi yang komprehensif tidak terlebih dahulu dilakukan, RUU belum disiapkan. Sementara Ibu kota baru sudah di umumkan ke public. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan ground breaking pembangunan awal ibu kota baru akan dimulai Tahun 2020. 

Dirilis oleh KompasTv, Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat ini mengatakan dana yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur awal di lokasi ibu kota baru mencapai 865 miliar rupiah. Memang belum ada angka pasti. Tapi sudah bisa di pastikan anggarannya tidak sedikit.
Sehari ibu kota baru di umumkan Agung Podomoro langsung  beriklan invetasi properti di Kaltim. Publik pun terperangah seakan rencana pemindahan Ibu Kota adalah kepentingan segelinter orang dan pengembang.

Sementara hutang Negara terus membengkak, CNN Indonesia  merilis, Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia hingga Mei 2019 mencapai US$368,1 miliar atau sekitar Rp5.153 triliun.

Pemerintah kita seakan tidak memiliki pandangan yang jelas mana yang harus terlebih dahulu dikedepankan, mana yang lebih urgen untuk rakyat dan bangsa ini. Saya menduga ini akibat banyak pembisik yang berkepentingan di dalam istana. Sikap kriktik ini tentu bukan berarti kita menolak pemindahan ibu kota Negara. Namun saya melihat ini belum terlalu mendesak untuk di lakukan.

Ada yang lebih penting dari sekedar pemindahan Ibu Kota. Selamatkan Papua! Bayar hutang Negara. Dan Perkuat NKRI. 
Allahu Akbar! Merdeka!!!


luvne.com ayeey.com cicicookies.com mbepp.com kumpulanrumusnya.com.com tipscantiknya.com

0 comments:

Post a Comment